Beranda Hukum Kemenkumham Monitoring Bantuan Hukum di Kabupaten Manggarai

Kemenkumham Monitoring Bantuan Hukum di Kabupaten Manggarai

96
0
Tim dari Kemenkumham RI Kanwil NTT (Memakai Selendang) melakukan monitoring dan evaluasi tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan LBH Manggarai Raya. Foto:AN/Florespost.co.

FLORESPOST.CO,Ruteng Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kabupaten Manggarai, tentang pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Dua OBH yang dipantau dan dievaluasi tersebut yakni DPC Peradi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya.

Anggota Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Pelaksana Bankum Ariance Komile mengatakan, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pemeriksaan administrasi dua OBH yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Selain itu, panwasda juga melakukan diskusi dengan pengurus dari dua OBH, terkait berbagai persoalan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum selama ini.

Menurut Kepala Bidang Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT ini, sebelum melakukan pemeriksaan administrasi, panwasda juga melakukan wawancara terhadap sepuluh orang klien orang miskin tentang pelayanan pendampingan hukum yang dilakukan dua OBH ini.

“Respon klien yang kami wawancara itu sangat baik. Mereka merasa terbantu dengan bantuan hukum dari dua OBH ini,” kata Ariance kepada wartawan, Jumat (13/11/2020) di Kantor LBH Manggarai Raya.

Khusus untuk LBH Manggarai Raya, Ariance memberi apresiasi untuk lembaga ini. Sebab berdasarkan pengakuan dari klien yang diwawancara, lembaga ini sangat profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Berdasarkan hasil monitoring kami pada klien bahwa LBH Manggarai Raya dalam menjalankan tugasnya sangat profesional, dalam pengertian integritasnya tidak perlu diragukan lagi,” kata Ariance.

Perlu Ada Perda Tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin

Pemerintah daerah dinilai belum fokus memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Ini bisa dilihat dari masih belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang bantuan hukum untuk orang miskin.

Sementara satu sisi, anggaran dari Pemerintah Pusat untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum yang terakredetasi masih sangat terbatas.

“Kalau kita membandingkan jumlah orang miskin di daerah kita dengan besaran anggaran yang disediakan pemerintah pusat itu sangat terbatas,” katanya.

Karena itu, lanjut Ariance, sangat diharapkan dukungan dari pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Mekanisme bantuan hukum pemda tersebut tentu melalui sebuah regulasi berupa penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

“Apabila Pemda, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota berkomitmen memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin,” ujar Ariance.

Pembentukan Perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin tersebut, juga mendapat dukungan dari Direktur LBH Manggarai Raya Frans Ramli.

Menurut Frans, Pemda belum memberikan perhatian khusus untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

“Sejauh ini, perhatian Pemda untuk masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum hampir tidak ada. Bantuan hanya datang dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkumham,” kata Frans.

“Kesan yang saya lihat bahwa seolah-olah masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum itu adalah masalah pribadinya dia. Seolah-olah tidak ada kaitannya dengan negara. Pemerintah daerah harusnya sadar dengan lahirnya undang-undang bantuan hukum. Pemda semestinya buat Perda tentang bantuan hukum itu,” tambah Frans.

Agar ada payung hukum tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, LBH Manggarai Raya akan berupaya untuk mendorong Pemda untuk membuat Perdanya.

“Masyarakat miskin yang berurusan dengan hukum sangat banyak. Tetapi karena anggaran dari pemerintah pusat terbatas, maka tidak bisa semua dilayani.Mungkin dengan adanya Perda nanti, masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum bisa dibantu,,” harap Frans.

Senada dengan Frans, calon advokat yang kini sedang magang di LBH Manggarai Raya, Mensi Anam juga memandang pentingnya Perda khusus tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Selama ini, kata mantan anggota DPRD Manggarai Timur ini, LBH Manggarai Raya banyak dimintai bantuan untuk mendampingi masyarakat yang tidak mampu membiayai perkara. Tetapi karena keterbatasan anggaran, permintaan bantuan hukum tersebut tidak semuanya bisa dilayani.

“LBH Manggarai Raya memang mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkumham untuk membiayai perkara-perkara yang melibatkan masyarakat tidak mampu. Tetapi anggaran tersebut sangat terbatas,” jelas Mensi.

Karena itu, pemda juga harus membantu masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Tentu melalui sebuah regulasi berupa Perda tentang bantuan hukum.

“LBH Manggarai Raya sudah mengajukan permohonan ke Pemda Manggarai Timur dan DPRD, untuk memasukan program pembentukan Perda di tahun 2021. Tugas kami dari LBH untuk terus berkomunikasi dengan DPRD Manggarai Timur,agar Perda ini bisa terealisasi,” harap Mensi.

Laporan:Adi Nembok

Editor :Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here