Beranda Florata News Pelayanan Posbakum, PN Ruteng Gandeng LBH Manggarai Raya

Pelayanan Posbakum, PN Ruteng Gandeng LBH Manggarai Raya

74
0

FLORESPOST.CO,Ruteng– Pengadilan Negeri (PN) Ruteng, Manggarai, NTT menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya dalam kegiatan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Penandatanganan kerjasama kedua lembaga penegak hukum ini juga telah dilakukan oleh Ketua PN Charni Wati Ratu Rana,SH dan Direktur LBH Manggarai Raya Fransiskus Ramli,SH.

Ketua PN Ruteng melalui Hakim Humas PN Carisma Gagah Arisatya, SH kepada wartawan di PN Ruteng, Selasa (5/1/21) menjelaskan, Posbakum merupakan program Mahkamah Agung RI.

Program ini bertujuan membantu masyarakat tidak mampu secara ekonomi atau masyarakat miskin apabila menghadapi kasus hukum.

Terkait kerjasama dengan LBH Manggarai Raya, Carisma mengatakan, sebelum menentukan LBH Manggarai sebagai mitra PN Ruteng dalam program Posbakum, PN Ruteng telah melakukan pengumuman terbuka terkait pelayanan bantuan hukum tersebut. Dari pengumuman ini hanya LBH Manggarai Raya yang mendaftarkan diri.

PN Ruteng juga telah menyeleksi berkas-berkas yang diajukan LBH Manggarai Raya dan telah memenuhi syarat menjadi Posbakum di PN Ruteng.

LBH Manggarai Raya, kata dia, kini telah menjadi mitra kerja Pengadilan Negeri Ruteng sebagai lembaga penegak keadilan dalam rangka memberikan pelayanan Posbakum kepada masyarakat tidak mampu.

“Apabila ada masyarakat tidak mampu maka masyarakat mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui PTSP tentunya yah. Selanjutnya nanti diarahkan ke Posbakum,” ungkap dia, sebagaimana dikutip dari Berita Flores.com.

“Dengan adanya program Posbakum ini dapat membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Semoga dengan adanya LBH Manggarai Raya bisa membantu masyarakat yang tidak mampu atau tidak bisa mengakses jasa bantuan hukum,” terang dia.

Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, S.H mengatakan, Posbakum ini meliputi tiga hal antara lain, pertama, pemberian konsultasi hukum termasuk juga informasi seputar bantuan hukum; kedua, pembuatan dokumen hukum, misalnya draft gugatan, draf pledoi, ketiga, penyediaaan informasi mengenai daftar OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang ada di NTT sesuai dengan UU Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011.

Pada prinsipnya, kata Frans, negara telah memiliki perhatian besar terhadap masyarakat tidak mampu (masyarakat miskin) yang sedang menghadapi masalah hukum.

“Semoga dengan program ini, masyarakat tidak mampu yang ada di dalam wilayah Pengadilan Negeri Ruteng, yang sedang menghadapi masalah hukum bisa dibantu. Sehingga mereka tidak mengeluarkan biaya karena biaya jasanya sudah disiapkan oleh negara,”kata Frans.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum antara lain, pertama, harus memiliki kartu identitas seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), SIM, dan surat keterangan domisili. Kedua, penerima bantuan hukum harus benar-benar masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan.

“ KIS, PKH, atau surat keterangan miskin lainnya dari pemerintah juga bisa,” katanya.

Laporan: AN
Editor: Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here