Beranda Florata News Kemenkumham NTT Jalin Kerjasama dengan Pemda Flotim

Kemenkumham NTT Jalin Kerjasama dengan Pemda Flotim

50
0

Kanwil Bentuk Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

FLORESPOST.co, Larantuka- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, Kamis (27/8/2021).

Karja sama itu berupa pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Flores Timur, yang melibatkan jajaran Pemda, Lurah/ Kepala Desa, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Flotim.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Flores Timur Abdul Razak Jakra, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah Flotim mendukung penuh dan berkomitmen membentuk Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

“Apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yang telah memfasilitasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Flotim dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” kata Abdul Razak Jakra.

Ditempat yang sama, Kepala Bagian Hukum Pemda KabupatenFlores Timur Yordan Daton juga mengajak seluruh peserta untuk membangun komitmen bersama menyiapkan data dalam pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham NTT Ariance Komile menyampaikan bahwa pembentukan Desa/Kelurahan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian dengan indikator dan kriteria baru sebagaimana diamanatkan dlm peraturan Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN. 04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terdiri dari 4 indikator, yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Indikator-indikator ini kata Ariance, lebih kompleks dan komprehensif dibanding dengan indikator dan kriteria sebelumnya. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dapat dilaksanakan jika semua stakeholder terkait proaktif dan saling melengkapi utk memenuhi kriteria tersebut sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing.

“Mengingat kompleks nya indikator pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum maka perlu ditentukan langkah-langkah dan skala prioritas pemenuhan kriteria sehingga pada tahun 2021 ini pemenuhan kriteria tersebut dapat dilaksanakan untuk pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tahun yang akan datang sehingga tersedia rentang waktu yg cukup panjang untuk mempersiapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” kata Ariance Komile, seperti dilansir melalui https://ntt.kemenkumham.go.id.

Diharapkannya melalui kegiatan ini secara esensial akan menciptakan kesadaran hukum masyarakat dengan strategi yang telah dituangkan dalam indikator-indikator Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Penulis: Tarwan Stanislaus
Editor: Frans Ramli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here