Beranda Opini Opini| Guru Kurang “Seksi” Bagi Pemda

Opini| Guru Kurang “Seksi” Bagi Pemda

201
0
Foto Backround kantor Gubernur NTT, dan ilustrasi foto guru sedang mengajar/ foto ist/ Dsgn Fp)

(Tinjauan terhadap (R)APBD Kabupaten/Kota di NTT)

Oleh: Hendrikus Genggor, S.IP, M.Pd

Dalam beberapa bulan ini pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia sedang menggodok rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2022. Menilik dari fungsinya, RAPBD yang nantinya akan menjadi APBD ini memiliki peran penting sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di suatu daerah selama satu tahun ke depan. (R)APBD ini dapat kita baca sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi berbagai problem pembangunan yang terjadi di daerah. Maka, menarik untuk diamati seberapa besar perhatian dari pemda-pemda di NTT dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar di daerah ini yang tergambar dalam program, kegiatan, dan alokasi anggaran dalam APBD mereka.

Di bidang pendidikan, UUD 1945 sudah mengamanatkan pemda untuk mengalokasikan 20% dari APBD-nya ke bidang ini. Dari penelurusan penulis, anggaran pendidikan di setiap kabupaten/kota di NTT dari tahun ke tahun umumnya bervariasi antara 12-21%. Anggaran ini relative cukup besar bila ditambah dengan alokasi dana dari pusat dalam bentuk DAK, Bansos, blockgrand, dan lainnya. Atas dasar itu, idealnya pendidikan di NTT sekarang ini sudah cukup maju. Namun, kita semua tahu pendidikan di NTT tidak pernah ke mana-mana. Indikator sederhananya adalah hasil UN yang berada di bawah rata-rata nasional, walaupun bentuk standardized test ini sudah tidak dipakai lagi ke depannya.

Bila kita sepakat (tentu harus) bahwa APBD adalah salah satu problem solver pembangunan di daerah, maka pertanyaannya mengapa alokasi dana yang demikian besar belum mampu meningkatkan mutu pendidikan kita di NTT? Tulisan ini ingin mengeksplorasi sejauhmana APBD kabupaten/kota di NTT menyentuh problem mendasar pendidikan di daerah ini.

Mutu Guru menjadi Persoalan Mendasar

Dari sekian banyak persoalan pendidikan di NTT, para pengamat umumnya sepakat bahwa mutu guru adalah persoalan mendasarnya. Seperti pernah dikemukan penulis di beberapa surat kabar sejak tahun 2014 bahwa bagi NTT, guru adalah sumber belajar utama bahkan satu-satunya karena sumber belajar lain seperti buku, surat kabar, apalagi internet masih menjadi barang langka. Namun persoalannya mutu guru di daerah ini masih sangat rendah. Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan Kementerian Pendidikan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai guru-guru di NTT umumnya di bawah standar. Ini artinya, kompetensi keilmuan dan pedagogis mereka sangatlah rendah sehingga tak heran output yang dihasilkan pun berkualitas rendah. Karena itu, untuk meretas problem pendidikan di NTT maka haruslah dimulai dari peningkatan mutu guru-gurunya.

Kebijakan berbau proyek

                Celakanya, APBD kabupaten/kota di NTT nyaris tidak menyentuh persoalan ini. Dari penelusuran penulis, alokasi anggaran untuk pengembangan mutu guru dalam APBD kabupaten/kota di NTT sangatlah kecil. Alokasi anggaran untuk kegiatan seperti diklat guru, peningkatan kualifikasi pendidikan guru, dan lainnya hanya berkisar 3% dari total anggaran pendidikannya. Coba bandingkan dengan alokasi untuk belanja pembangunan gedung sekolah, ruang kelas dan sarana fisik lainnya yang mencapai 74%.Terlihat bahwa mutu guru belum mendapat porsi yang semestinya oleh pemda-pemda di NTT sebagai jawaban atas persoalan pendidikan masyarakatnya.

Bagi penulis, struktur APBD yang timpang seperti ini paling tidak menggambarkan dua kemungkinan. Pertama, Pemda di NTT mungkin melihat persoalan gedung sekolah, ruang kelas, dan sarana fisik lainnya jauh lebih penting bagi pendidikan di NTT daripada soal mutu guru-gurunya. Bahwa aksesibilitas dan kenyamanan dalam belajar lebih dibutuhkan oleh masyarakat NTT daripada mutu pembelajarannya. Atau kedua, pemda secara sadar mengabaikan persoalan mutu guru ini untuk mengakomodir kepentingan ekonomis oknum-oknum tertentu di pemerintahan maupun dewan. Kemungkinan kedua ini disinyalir lebih mengemuka bila bercermin pada praktik koruptif para pejabat di negeri ini. Bukan rahasia lagi, bahwa kebijakan yang berbau “proyek” jauh lebih seksi bagi para pejabat dan anggota dewan daripada kebijakan-kebijakan jangka panjang semisal pengembangan mutu guru ini. Maka, argumentasi mereka tentang pentingnya gedung sekolah (dibandingkan mutu guru–red) tidaklah benar-benar lahir dari kesadaran untuk membangun pendidikan tetapi lebih bersifat manipulatif-ekonomis untuk kepentingan diri dan golongan.

Dibutuhkan revolusi mental

Benang merahnya adalah bahwa APBD kabupaten/kota di NTT secara umum belum menjadi alat pemecah kebuntuan mutu pendidikan di daerah ini. APBD bahkan telah “digiring” untuk kepentingan-kepentingan sempit sesaat. Karena itu, meminjam istilah Presiden Jokowi dibutuhkan revolusi mental dari para pemangku kepentingan pendidikan di NTT. Dibutuhkan revolusi terhadap komitmen dan niat baik dari para bupati beserta jajarannya dan anggota dewan untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi mereka. Bupati dan para anggota dewan musti sadar bahwa niat baik dan tindakan mereka akan menentukan masa depan daerah ini. Mereka juga musti sadar bahwa kemajuan pendidikan tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan perkapita masyarakatnya atau dari besar tidaknya dukungan politik mereka. Namun bergantung pada intervensi yang mereka (pemerintah-red) lakukan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Bentuknya antara lain berupa dukungan anggaran yang memadai pada sekmen mendasar dari persoalan pendidikan kita, yakni rendahnya mutu guru. Tanpa itu maka peningkatan mutu pendidikan di NTT hanyalah cerita di atas meja belaka dan NTT akan tetap menjadi yang terendah dalam hal mutu. Kita berharap (R)APBD Kabupaten/kota 2022 yang sedang digodok saat ini dan tahun-tahun berikutnya lebih memihak kepentingan ini. Kita tunggu.

*Pengamat pendidikan, tinggal di Labuan Bajo

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here